Isu MEA dan
Pemerintahan Baru di Sulut
Suara dari KONI : Tata ASN,
Buat RPMJ, dan Produk Unggulan
MANADO ─ Gubernur Sulut
terpilih masa bakti 2015 – 2020 Olly Dondokambey akan dilantik pada 12 Februari
2016 mendatang. Sementara itu, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau pasar bebas ASEAN
sudah diterapkan pada tahun 2016 ini. Apa yang harus dikerjakan oleh Gubernur
Sulut terpilih tersebut ?
Pertama, yang harus dikerjakan
adalah penataan kelembagaan. Kedua, pembuatan draft RPJM Daerah Sulut, dan ketiga
tetapkan produk unggulan lokal berstandar ASEAN.
Begitu kesimpulan Suara dari KONI ketika mengadakan FGD (focus group discussion) terbatas di
halaman KONI Sulut pada Sabtu, 6 Februari 2016 membahas isu MEA di Sulut.
Tampak hadir Carolus Paulus Paruntu, Norsdy Poluan, Jackelin Lotulung, Denny
Karwur, dan Iwan J. S. Ngadiman.
Dijelaskan, dalam tempo 3 bulan RPJM
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah Sulut sudah harus berbentuk draft
yang memuat visi-misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, strategi, indikator
kinerja, input, output, benefit, target,
dan realisasi. Inilah RPJM yang harus dihasilkan yang menjelaskan apa yang akan
dicapai dalam 5 tahun.
Selanjutnya, RPJM itu dijabarkan
oleh SKPD-SKPD dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dicapai secara
bertahap. Tahun pertama apa yang dicapai, kedua, ketiga, keempat, hingga tahun
kelima, yakni mencapai visi-misi Gubernur/wakil gubernur.
Tata ASN
Untuk menghasilkan RPJM yang baik
maka harus ada penataan kelembagaan dan ASN. Jika penempatan SDM di SKPD tidak
sesuai dengan kompetensi, pengalaman, dan keahlian mereka, maka hal ini akan
menghalangi kinerja gubernur atau menghalangi proses perencanaan visi-misi
gubernur. Akibatnya, pembangunan akan tidak lancar.
Setelah masa pemerintahan 5 tahun gubernur
berakhir maka harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. DPRD
akan mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang diusulkan
pemerintah atau tidak ? Jika tidak, berarti gagal. Seberapa besar persentase
keberhasilan, tergantung aturan yang dimintakan. Contoh, kalau 90 % dianggap
berhasil, maka berhasil.
Tapi, karena ini adalah sebuah
perencanaan maka pencapaiannya harus 100 %. Jika kurang dari itu, berarti
BAPPEDA yang tugasnya mengawal program dan kegiatan yang dilakukan oleh
gubernur melalui SKPD-SKPD, tidak bekerja dengan baik. Hal ini berdampak pada
kinerja keuangan, yakni tidak terserap 100 %. Kinerja SKPD buruk menggambarkan
kinerja gubernur jelek.
Produk Unggulan
Masih berkenaan dengan penataan
lembaga dan ASN maka fasilitas pendukung
di dinas harus memadai seperti
penyediaan komputer, IT, akuntan yang handal sehingga dapat mengelola
administrasi keuangan dengan bagus, transportasi yang baik, bimbingan teknis
terhadap pegawai, memperkuat kemampuan akademis pegawai dengan menyekolahkan
mereka. Kalau ini sudah tertata dengan baik maka pemerintah Sulut mempunyai
kekuatan yanag luar biasa untuk menjalankan program dengan baik.
Di sisi lain, pada tahun 2016 Sulut
harus siap dengan produk unggulan yang berdaya saing berstandar pasar ASEAN
dalam rangka MEA. UMKM yang menghasilkan produk unggulan, misalnya di bidang
perikanan berupa pengelolaan hasil perikanan, atau di pertanian dengan unggulan
kelapa, itu diangkat menjadi satu produk yang berstandar ASEAN.
Produk-produk unggulan ini harus diharmonisasikan dengan standar nasional Indonesia, baru disahkan secara ASEAN. Untuk produk unggulan yang sudah diangkat pada tingkatan pasar MEA, ini adalah suatu usaha yang luar biasa yang menjadi indikator kinerja yang baik dan berkualitas.
