Isu MEA dan Pemerintahan Baru di Sulut

Suara dari KONI : Tata ASN, Buat RPMJ, dan Produk Unggulan

MANADO ─ Gubernur Sulut terpilih masa bakti 2015 – 2020 Olly Dondokambey akan dilantik pada 12 Februari 2016 mendatang. Sementara itu, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau pasar bebas ASEAN sudah diterapkan pada tahun 2016 ini. Apa yang harus dikerjakan oleh Gubernur Sulut terpilih tersebut ?

Pertama, yang harus dikerjakan adalah penataan kelembagaan. Kedua, pembuatan draft RPJM Daerah Sulut, dan ketiga tetapkan produk unggulan lokal berstandar ASEAN.

Begitu kesimpulan Suara dari KONI ketika mengadakan FGD (focus group discussion) terbatas di halaman KONI Sulut pada Sabtu, 6 Februari 2016 membahas isu MEA di Sulut. Tampak hadir Carolus Paulus Paruntu, Norsdy Poluan, Jackelin Lotulung, Denny Karwur, dan Iwan J. S. Ngadiman.

Dijelaskan, dalam tempo 3 bulan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah Sulut sudah harus berbentuk draft yang memuat visi-misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, strategi, indikator kinerja, input, output, benefit, target, dan realisasi. Inilah RPJM yang harus dihasilkan yang menjelaskan apa yang akan dicapai dalam 5 tahun.

Selanjutnya, RPJM itu dijabarkan oleh SKPD-SKPD dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dicapai secara bertahap. Tahun pertama apa yang dicapai, kedua, ketiga, keempat, hingga tahun kelima, yakni mencapai visi-misi Gubernur/wakil gubernur.

Tata ASN

Untuk menghasilkan RPJM yang baik maka harus ada penataan kelembagaan dan ASN. Jika penempatan SDM di SKPD tidak sesuai dengan kompetensi, pengalaman, dan keahlian mereka, maka hal ini akan menghalangi kinerja gubernur atau menghalangi proses perencanaan visi-misi gubernur. Akibatnya, pembangunan akan tidak lancar.

Setelah masa pemerintahan 5 tahun gubernur berakhir maka harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. DPRD akan mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang diusulkan pemerintah atau tidak ? Jika tidak, berarti gagal. Seberapa besar persentase keberhasilan, tergantung aturan yang dimintakan. Contoh, kalau 90 % dianggap berhasil, maka berhasil.

Tapi, karena ini adalah sebuah perencanaan maka pencapaiannya harus 100 %. Jika kurang dari itu, berarti BAPPEDA yang tugasnya mengawal program dan kegiatan yang dilakukan oleh gubernur melalui SKPD-SKPD, tidak bekerja dengan baik. Hal ini berdampak pada kinerja keuangan, yakni tidak terserap 100 %. Kinerja SKPD buruk menggambarkan kinerja gubernur jelek.

Produk Unggulan

Masih berkenaan dengan penataan lembaga dan ASN maka fasilitas pendukung  di dinas harus memadai seperti  penyediaan komputer, IT, akuntan yang handal sehingga dapat mengelola administrasi keuangan dengan bagus, transportasi yang baik, bimbingan teknis terhadap pegawai, memperkuat kemampuan akademis pegawai dengan menyekolahkan mereka. Kalau ini sudah tertata dengan baik maka pemerintah Sulut mempunyai kekuatan yanag luar biasa untuk menjalankan program dengan baik.

Di sisi lain, pada tahun 2016 Sulut harus siap dengan produk unggulan yang berdaya saing berstandar pasar ASEAN dalam rangka MEA. UMKM yang menghasilkan produk unggulan, misalnya di bidang perikanan berupa pengelolaan hasil perikanan, atau di pertanian dengan unggulan kelapa, itu diangkat menjadi satu produk yang berstandar ASEAN.

 
Produk-produk unggulan ini harus diharmonisasikan dengan standar nasional Indonesia, baru disahkan secara ASEAN. Untuk produk unggulan yang sudah diangkat pada tingkatan pasar MEA, ini adalah suatu usaha yang luar biasa yang menjadi indikator kinerja yang baik dan berkualitas.

Salah satu penggagas Suara dari KONI Prof. Dr. Ir. Carolus Paulus Paruntu, M.Sc.